Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat

Artikel ini dipublikasikan pertama kali dalam: Prosiding Seminar Nasional, Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila, Fakultas Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 17 November 2019.

Untuk mengutip, silahkan menggunakan sitasi sebagai berikut: Agrippina Ngadiman, Hana Milenia Carissa, Sri Purnama, “Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat”, Prosiding, Seminar Nasional “Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila”, Fakultas Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 17 November 2019, hlm. 1-8, diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1V9us0P6JPnMeeQwmtg488ulGlmjPwqKv/view?pli=1.

Abstrak

Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun-tahun terakhir dan terus meningkatnya laporan mengenai kasus tersebut menjadi bukti bahwa belum cukup baiknya payung hukum kita mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual ini. Terlepas dari sudah ada beberapa substansi hukum yang melindungi para korban pelecehan seksual namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan ini. Kemudian munculah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yang disebut-sebut dapat mengisi kekosongan hukum terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pun belum cukup efektif karena terlalu bias gender dan berorientasi kepada perempuan, padahal korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan. Dalam kajian ini, penulis bermaksud untuk menulis mengenai hukum positif Indonesia yang justru terlalu berorientasi terhadap perempuan namun melupakan fakta empiris bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Dalam pembahasan, dipahami bahwa memang ada beberapa klausula dalam RUU P-KS yang mengkhususkan perempuan, dan adanya viktimisasi dan stigma masyarakat mengenai korban pelecehan ini. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang perlu adanya revisi lagi terkait klausula-klausula khusus tersebut.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pelecehan seksual, RUU P-KS, viktimisasi, laki-laki

Abstract

The rise of cases of sexual harassment and violence in recent years and in reports of such cases are evidence that our legal system is not sufficient enough in regulating sexual harassment. Apart from the existence of several legal substances that protect victims of sexual harassment, there is no specific law that regulates this action. Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS), which is said to fill the legal vacuum related to acts of violence and sexual harassment, is considered not effective enough because it was too gender-biased towards women, whereas victims of sexual harassment were not only women. In this study, the author intends to write about Indonesian Law which forgets the empirical fact that sexual harassment is experienced not only by women but also by men. In the discussion, it was understood that there were indeed several clauses in the RUU P-KS specializing in women, and the victimization and stigma of the community regarding victims of this abuse. Therefore, in the near future, there will need to have revisions regarding these special clauses.

Keywords: sexual violences, sexual harassment, RUU P-KS, victim blaming, men

Pendahuluan

Saat ini, pelecehan seksual menjadi sesuatu hal yang tidak asing dikalangan masyarakat. Begitu banyak kasus pelecehan seksual yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan pada siapa saja. Hampir setiap hari masyarakat mendengar berita terkait pelecehan seksual, melihat dan bahkan merasakan menerima perlakuan pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual merupakan setiap tindakan seksual yang tidak dikehendaki, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan/atau diintimidasi. Tidak dikehendaki karena korban tidak meminta atau menginginkan adanya tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak diinginkan atau bersifat ofensif.[1]

Pelecehan seksual memiliki makna yang sangat luas, dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bukan saja dilakukan di tempat privat, bahkan pelecehan seksual marak dilakukan di tempat umum. Sayangnya, para korban tidak dapat menyuarakan ketidaknyamanannya dan hanya dapat menerima perlakuan buruk tersebut tanpa bisa berbuat apa apa. Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), tercatat sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, ada 13 kasus pelecehan terjadi di dalam KRL. Namun, tidak ada satupun kasus yang berlanjut ke pihak kepolisian.[2] Akan tetapi, kita tidak bisa terpaku pada angka kasus yang tercatat karena tidak semua korban pelecehan seksual mau melapor. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengungkapkan hanya 10 persen yang melapor dari sekian ratus kasus kekerasan seksual yang terjadi.[3]

Selama ini pelecehan seksual diidentikkan kepada perempuan, gerakan-gerakan yang muncul pun ditujukan agar perempuan berani menyuarakan perlakuan yang tidak mengenakan tersebut. Padahal, pelecehan seksual ini bukan hanya diterima kaum Wanita, tetapi juga diterima oleh kaum Pria. Berdasarkan data yang dirilis dalam American Journal of Public Health pada tahun 2014 ternyata jumlah laki-laki dan perempuan korban pelecehan seksual memiliki jumlah yang hampir sama; 1.267 juta laki-laki dan 1.270 perempuan mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual.[4] Di Indonesia sendiri, contoh di KRL tadi, bukan hanya korban wanita tetapi juga ada korban pria yang menceritakan pengalamannya menjadi korban pelecehan. Pelecehan kepada pria ini sebenarnya sudah kerap terjadi, terkadang pria memang lebih berani untuk melawan secara langsung, namun tentu tidak setiap korban pria sama, seringnya para korban tidak melapor. Korban biasanya menuliskan pengalamannya di blog atau forum-forum online.[5]

Hingga saat ini, payung hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia belum diatur secara  jelas. Bahkan, istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal  istilah perbuatan cabul. Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada  Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.[6] Terhadap pelecehan seksual untuk anak dibawah umur, digunakan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, RUU PKS yang sedang menjadi perbincangan pun dinilai bias kepada kaum Wanita saja.

Seharusnya, perlindungan atau payung hukum pelecehan seksual ini juga melindungi pria yang mengalami pelecehan seksual oleh wanita demi mewujudkan keadilan bermartabat, dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan secara adil tanpa dibeda-bedakan dan tidak ada yang dirugikan, juga seperti asas yang dianut Indonesia yaitu equality before the law.

Pembahasan/Analisis

Penulis akan melakukan pembahasan dengan pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk menyediakan pembahasan yang sistematis dan komprehensif.

Pada tataran filosofis, tentu kita akan merujuk pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentu harus kita terapkan dalam setiap sikap dan tindakan. Sila kedua Pancasila menyebutkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan sila ini, kita mengakui adanya manusia yang bermartabat, diletakkan dibawah Ke-Tuhanan menandakan bahwa kita makhluk Tuhan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling menghormati martabat sesama manusia ciptaan-Nya.

Penghormatan kepada sesama manusia juga harus dilakukan oleh Pemerintahan. Dimana ketika pemerintah membuat suatu aturan harus memperhatikan dan melindungi martabat manusia. Warga negara tidak boleh direndahkan, dirugikan, dimiskinkan, disakiti, dihina, diberdaya atau dibohongi, ditelantarkan, diremehkan, dimusuhi, dikekang dan ditindas, dihilangkan atau dibunuh. Lembaga negara harus membuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti demi memuliakan rakyat.[7]

Namun, sayangnya keadaan masyarakat sekarang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pelecehan seksual tentu merupakan hal yang tidak menghormati martabat kemanusiaan. Mirisnya, angka pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan pelaporan pelecehan berupa kekerasan seksual sepanjang tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 (kasus).[8]

Selain itu, Pelecehan seksual yang terjadi di dalam kereta rel listrik KRL pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini disampaikan oleh Vice President Communication PT KCI Eva Chairunisa yang mengatakan, sebanyak 25 kasus pelecehan seksual terjadi pada tahun 2017, sedangkan 34 kasus pelecehan seksual terjadi selama tahun 2018.[9] Terkait pelecehan di publik ini, korbannya bukan hanya wanita tetapi juga pria. Data yang disampaikan pun hanya data yang tercatat, padahal pada kenyataannya setiap hari pasti terjadi pelecehan seksual, dimulai dari hal-hal yang ringan. Meningkatnya pelaporan yang terjadi menunjukkan suatu hal baik dimana para korban mulai berani untuk melapor walaupun belum diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.

Selain bertentangan dengan sila kedua Pancasila, pelecehan seksual juga bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga sudah saatnya kita mewujudkan perlindungan dari pelecehan seksual kepada Pria dan Wanita serta anak-anak berdasarkan prinsip keadilan bermartabat. Prinsip keadilan bermartabat ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam segala aspek. Prof. Teguh Prasetyo mencoba melengkapi teori keadilan dengan mengusung keadilan sesuai dengan Sila kedua Pancasila yg menitikberatkan keadilannya dengan mengangkat harkat martabat manusia yang terpayungi dari sila 1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.[10]

Dengan terpenuhinya keadilan bermartabat, maka akan terlaksana juga Sila kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana ketika kita saling menghormati martabat orang lain dan beretika dalam bertindak serta memahami segala aturan hukum yang ada, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pun akan menjadi harmonis dan setiap individu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam segala bidang tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang termasuk terciptanya kesetaraan gender.

Berdasarkan fakta empiris, United States Agency of International Development (USAID) memberikan definisi mengenai Kesetaraan Gender, bahwa Kesetaraan Gender adalah memberikan kesempatan yang sama kepada baik laki-laki maupun perempuan agar secara setara atau sebanding dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia secara sosial beserta nilai-nilainya, secara ekonomi, memiliki kesempatan, dan sumber daya yang sama dalam menikmati pembangunan.[11] Perjuangan para feminis yang ingin menjadikan kesetaraan ini bermula karena ketimpangan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Mulai dari ketidaksetaraan upah gaji, diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan terbatasnya akses pendidikan untuk perempuan merupakan masalah-masalah utama dari ketidaksetaraan tersebut.

Selain daripada masalah yang disebutkan di atas, salah satu fokus utama dari feminisme adalah mengenai pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang cenderung terjadi kepada perempuan dan minimnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual membuat masyarakat mendorong agar pemerintah segera mengesahkan RUU P-KS. Namun beberapa klausula dalam RUU P-KS, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi korban pelecehan seksual malah menjadi bias gender dan dinilai terlalu berorientasi terhadap perempuan dan mengacuhkan fakta bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun juga oleh laki-laki.

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan di tempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran.[12] US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) mencatat, pada 2011 terdapat 16,1% kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh laki-laki, dan dua tahun kemudian persentase tersebut bertambah hingga 17,6%.[13] Namun para pria cenderung lebih enggan untuk membicarakan mengenai hal ini karena dianggap mempermalukan nama baik, tidak becus menjaga diri, lemah, dan lain sebagainya. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan.[14]

Jika merujuk dalam landasan yuridis konstitusional, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’, yang berarti seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam (berdasarkan) hukum. Konsekuensinya. seluruh hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah merupakan suatu sistem.[15]

Saat ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pencegahan kekerasan seksual. Peraturan pencegahan kekerasan seksual tersebar luas di peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana setiap peraturan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan bermartabat dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, secara substansial peraturan tersebut memiliki keterbatasan dalam pencegahan kekerasan seksual: UU PKDRT tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual diluar ranah rumah tangga, UU Perlindungan Anak tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban yang bukan anak, UU Perdagangan Orang tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, dan KUHP sangat membatasi tindakan-tindakan yang dinilai sebagai kekerasan seksual serta hanya terfokus pada pemidanaan pelaku dan tidak mengatur kebijakan-kebijakan untuk pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, muncul dorongan bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU P-KS yang secara substansial mampu mengakomodir hal-hal yang tidak dapat diakomodir di peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Meski secara substansial RUU P-KS lebih mampu mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, ada beberapa pihak yang menolak keberadaan RUU P-KS karena dinilai bias terhadap perempuan dan tidak membuka wadah bagi pria untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Asumsi tersebut mulai muncul karena adanya frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum dalam Rancangan Penjelasan atau RUU P-KS.

Lebih lanjut, RUU P-KS saat ini baru mengenal 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Padahal, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan selama 15 (lima belas) tahun dari 1998-2013, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: perkosaan; intimidasi seksual termasuk ancaman atau  percobaan perkosaan;  pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan  atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.[16]

Demi memberikan perlindungan yang berkeadilan, pemerintah sudah sewajarnya segera mengesahkan RUU P-KS dengan disertai beberapa perubahan, yaitu:

  1. Menghapus frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum pada bagian Rancangan Penjelasan RUU P-KS supaya masyarakat tidak lagi menilai RUU P-KS bias terhadap perempuan, sehingga pria tidak lagi merasa enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.
  2. Mencantumkan 6 bentuk kekerasan seksual yang saat ini belum tercantum di RUU P-KS, yakni intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kesimpulan

Secara empiris, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sejatinya tidak hanya dialami oleh kaum perempuan saja namun banyak pula pria yang juga menjadi korban atas tindakan kriminal ini. Oleh karenanya, perlininidungan terhadap korban pelecehan seksual tidak boleh secara khusus diperuntukkan kepada kaum perempuan.

Oleh karena itu, demi menjunjung tinggi prinsip keadilan bermartabat khususnya dalam perihal pria yang mengalami pelecehan seksual, kami mengusulkan agar DPR segera mengesahkan RUU P-KS yang disertai dengan beberapa perubahan, yaitu: 1) menghapus frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum pada bagian Rancangan Penjelasan RUU P-KS, dan 2) mencantumkan 6 bentuk kekerasan seksual yang saat ini belum tercantum di RUU P-KS, yakni intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.


[1] International Labour Organization/Pelecehan Seksual, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf, 19 September 2019.

[2] David Oliver Purba/Korban Pelecehan di KRL Diimbau Berani Melawan dengan Lapor Polisi, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/12/15123611/korban-pelecehan-di-krl-diimbau-berani-melawan-dengan-lapor-polisi, 19 September 2019.

[3] Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Sejumlah Hal ini Jadi Alasan UU PKS Harus Segera Disahkan, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/14401061/sejumlah-hal-ini-jadi-alasan-uu-pks-harus-segera-disahkan?page=all, 20 September 2019.

[4] Ika Ardina/Pelecehan Seksual Bisa Terjadi pada Laki-laki, https://beritagar.id/index.php/artikel/gaya-hidup/pelecehan-seksual-bisa-terjadi-pada-laki-laki, 20 September 2019.

[5] Heri Winarno/Cerita Pria Jadi Korban Pelecehan Seksual di KRL Jakarta-Bogor, https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pria-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-krl-jakarta-bogor-splitnews-4.html, 20 September 2019.

[6] Tempo.co/Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita, https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok, 20 September 2019.

[7] Team Kompasiana/Uraian Makna Sila Kedua Pancasila “Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab”, https://www.kompasiana.com/asharisumarto/5699fc14a6afbd7d07dad03a/uraian-makna-sila-kedua-pacasila-perikemanusiaan-yang-adil-dan-beradab?page=all, 20 September 2019.

[8] Nur Azizah/Komas Perepuan Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018, https://news.detik.com/berita/d-4456709/komnas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018, 20 September 2019.

[9] Ryana Aryadita/2018, Kasus Pelecehan Seksual di KRL Meningkat, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/13/16103781/2018-kasus-pelecehan-seksual-di-krl-meningkat, 20 September 2019.

[10] Rinto Wardana/Keadilan Bermartabat, https://www.kompasiana.com/rintowpao/5d2c348a097f3655015892f2/keadilan-bermartabat, 21 September 2019.

[11] USAID/Gender Equality and Female Empowerment Policy, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf, 29 September 2019.

[12] Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 7.

[13] Patresia Kirnandita/Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki, https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty, 29 September 2019.

[14] Stanko et al, Assault on Men: Masculinity and Male Victimization, British Journal of Criminology, No. 33 (3), 1993, hlm. 400-415.

[15] Prof. Dr. Kaelan, M.S, Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis), Jakarta, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017,  hlm. 1.

[16] Komnas Perempuan/15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, 30 September 2019.


Daftar Pustaka

Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Sejumlah Hal ini Jadi Alasan UU PKS Harus Segera Disahkan, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/14401061/sejumlah-hal-ini-jadi-alasan-uu-pks-harus-segera-disahkan?page=all, 20 September 2019.

David Oliver Purba/Korban Pelecehan di KRL Diimbau Berani Melawan dengan Lapor Polisi, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/12/15123611/korban-pelecehan-di-krl-diimbau-berani-melawan-dengan-lapor-polisi, 19 September 2019.

Heri Winarno/Cerita Pria Jadi Korban Pelecehan Seksual di KRL Jakarta-Bogor, https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pria-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-krl-jakarta-bogor-splitnews-4.html, 20 September 2019.

Ika Ardina/Pelecehan Seksual Bisa Terjadi pada Laki-laki, https://beritagar.id/index.php/artikel/gaya-hidup/pelecehan-seksual-bisa-terjadi-pada-laki-laki, 20 September 2019.

International Labour Organization/Pelecehan Seksual, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf, 19 September 2019.

Komnas Perempuan/15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, 30 September 2019.

Nur Azizah/Komas Perepuan Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018, https://news.detik.com/berita/d-4456709/komnas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018, 20 September 2019.

Patresia Kirnandita/Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki, https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty, 29 September 2019.

Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. Negara Hukum, No. 1, Vol. 6, 2015.

Prof. Dr. Kaelan, M.S, 2017, Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis), Jakarta, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Rinto Wardana/Keadilan Bermartabat, https://www.kompasiana.com/rintowpao/5d2c348a097f3655015892f2/keadilan-bermartabat, 21 September 2019.

Ryana Aryadita/2018, Kasus Pelecehan Seksual di KRL Meningkat, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/13/16103781/2018-kasus-pelecehan-seksual-di-krl-meningkat, 20 September 2019.

Stanko et al, Assault on Men: Masculinity and Male Victimization. British Journal of Criminology, No. 33 (3), 1993.

Team Kompasiana/Uraian Makna Sila Kedua Pancasila “Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab”, https://www.kompasiana.com/asharisumarto/5699fc14a6afbd7d07dad03a/uraian-makna-sila-kedua-pacasila-perikemanusiaan-yang-adil-dan-beradab?page=all, 20 September 2019.

Tempo.co/Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita, https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok, 20 September 2019.

USAID/Gender Equality and Female Empowerment Policy, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf, 29 September 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s