• Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Keterwakilan Perempuan, Feminisme, dan Gender Equality dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Begitulah bunyi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).  Hal ini artinya semua orang sama di mata hukum, dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan atribut-atribut yang mereka miliki, seperti status sosial, gender, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak serta merta dapat diejawantahkan dikarenakan budaya Indonesia yang masih memiliki suatu pemikiran dimana pria harus mendominasi dan dianggap memiliki kapabilitas lebih daripada para perempuan. Upaya-upaya untuk merubah stigma masyarakat mengenai ketidakmampuan perempuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti politik, dan lainnya pun sejatinya sudah…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

    Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Islam, yang diampu oleh (alm) ibu Uswatun Hasanah, dan Bapak Bayu Imantoro. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim paling banyak di dunia, yakni sekitar 87% penduduknya adalah seorang Muslim. Sebagai upaya Pemerintah untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, yakni KeTuhanan Yang Maha Esa, dan bentuk kristalisasi dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pemerintah mengakomodir kebutuhan umat Muslim dalam menjalankan agama dan kepercayaan umat Muslim tersebut, sekaligus mengoridori pemahaman-pemahaman agama Islam agar tidak terjadi keambiguan dengan membuat suatu lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI),…