• Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Debat Calon Ketua-Wakil Ketua HMFH-UPH Periode 2019/2020

    Rangkaian acara Pemilu Ketua-Wakil Ketua HMFH-UPH Periode 2019/2020 masih terus berlanjut hingga hari ini. Dari rentetan acara tersebut, tentu debatlah yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua Paslon. Debat bertemakan, “Kepemimpinan HMFH-UPH Mau Dibawa Kemana?”, dilangsungkan pada hari Rabu lalu, tanggal 3 Juli 2019. Terlihat jelas dalam debat tersebut, timses dari Paslon 1 menggunakan pakaian berwarna-warni, sedangkan timses dari Paslon 2 menggunakan dresscode berwarna putih, sebagaimana Paslon 2 pun menggunakan baju berwarna putih sedangkan Paslon 1 menggunakan baju batik. Debat tersebut kebetulan dimoderatori oleh saya sendiri, Sri Purnama, dan dihadiri oleh dua orang Panelis yaitu Bapak Rizky Pratama Karokaro selaku dosen Fakultas Hukum dan Pascal Djordy selaku ketua KPU FH-UPH. Acara kemudian…

  • Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Pemilu HMFH-UPH: Pilih 1 atau 2?

    Tidak terasa, hanya sepekan lagi menuju Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan. Pemilu Ketua-Wakil Ketua HMFH untuk periode 2019/2020 akan diadakan pada tanggal 8 Juli 2019 sampai 12 Juli 2019. Euforianya sudah mulai terasa sejak 1 bulan lalu, berkat rangkaian acara yang diselenggarakan oleh KPU sendiri. Namun, terlepas dari animo masyarakat FH-UPH yang memang sejak awal mengikuti dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara, banyak juga mahasiswa/i yang belum tau mengenai para Paslon, yaitu Paslon 1 Samuel Silo-Tashya Lauwda, dan Paslon 2 Yohanes Ham-Ruth Manurung, yang sekarang sedang berkontestasi untuk memenangkan hati masyarakat FH-UPH, baik secara personal maupun profesional. Sekitar satu minggu lalu, saya…

  • Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Perlindungan Hak Pekerja dalam Satu Perusahaan untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

    If you want to read the whole document, click here. Abstrak Latar belakang didasari oleh diskriminasi hak pekerja yang ingin melangsungkan perkawinan dalam satu perusahaan namun dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 153 ayat (1) huruf f. Rumusan masalah yang diangkat ialah: (1). Bagaimanakah hak pekerja dalam satu perusahaan yang ingin melangsungkan perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?; (2). Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pihak pemberi kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?.Tujuan hasil kajian ini adalah: (1). menganalisis konsekuensi hukum dan hak kepada pekerja yang melakukan hubungan perkawinan dengan rekan kerja satu perusahaan; (2). Untuk mengedukasi pekerja untuk tidak takut diberhentikan…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga

    PENDAHULUAN Latar Belakang Pada awal Indonesia lahir ditemukan lima buah sila yang memuat norma-norma kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang dirumuskan oleh Ir. Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kelima sila tersebut kita kenal dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, yang dikenal sebagai philosophische grondslag.[1] Nilai dan prinsip dasar kelima sila tersebut dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terdiri dari 4 pokok pikiran, yakni persatuan dalam kehendak maupun perjuangan, keadilan sosial, demokrasi melalui permusyawaratan/perwakilan, dan Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.[2] Keadilan Sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa yang…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Riba dalam Perspektif Hukum Islam

    Pendahuluan Ekonomi merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup manusia sehari-hari. Islam merupakan salah satu bingkai dalam kegiatan ekonomi manusia dengan etikanya dan kaidah moralitasnya. Islam memiliki dua sumber hukum yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur’an dan hadis yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur di dalamnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.[1] Dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, ekonomi mendapat sorotan yang cukup besar karena ekonomi merupakan pilar yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Allah SWT menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang halal dan bersih dari…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

    Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar sebagai mayoritas di dunia. Lebih dari 87% dari populasi 258 juta jiwa mengidentifikasi diri sebagai Muslim.[1] Sebagai seorang yang beragama Islam, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang kita ketahui dengan Rukun Islam, yang mana salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk pergi Haji bagi yang mampu. Menurut pengertian etimologi, Haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu.[2] Sedangkan secara praktik, haji bermakna mendatangi Ka’bah, di Mekkah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu. Tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk berangkat Haji dibuktikan dengan desakan masyarakat kepada Pemerintah agar mengupayakan kenaikan kuota…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal dan membimbing umat manusia dengan adanya aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan menyelamatkan manusia dari kenistaan, dan diantara hal tersebut adalah perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam suatu perkawinan, pasangan suami isteri diikat dalam suatu komitmen untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan saling memenuhi hak dan kewajiban bersama dan masing-masingnya. Hak dan kewajiban bersama antara sepasang suami isteri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Secara spesifik, hak dan kewajiban suami isteri diatur…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ciri negara hukum adalah menjamin seluruh Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya dan seluruh hal ihwal dalam negara haruslah diatur oleh hukum pula. Indonesia sendiri yang merupakan suatu negara dengan populasi Islam, yakni sekitar 89%, banyak menyadur dan mengadopsi hukum Islam dalam hukum positif yang ada, namun hal tersebut tidak menjadikan suatu limitasi bagi penganut agama lain dan tidak boleh pulalah hukum tersebut mendiskriminasi. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, terjadi suatu bentuk penolakan dalam penduduk DKI Jakarta ketika Basuki Tjahaja…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Keterwakilan Perempuan, Feminisme, dan Gender Equality dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Begitulah bunyi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).  Hal ini artinya semua orang sama di mata hukum, dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan atribut-atribut yang mereka miliki, seperti status sosial, gender, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak serta merta dapat diejawantahkan dikarenakan budaya Indonesia yang masih memiliki suatu pemikiran dimana pria harus mendominasi dan dianggap memiliki kapabilitas lebih daripada para perempuan. Upaya-upaya untuk merubah stigma masyarakat mengenai ketidakmampuan perempuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti politik, dan lainnya pun sejatinya sudah…

  • Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

    Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Islam, yang diampu oleh (alm) ibu Uswatun Hasanah, dan Bapak Bayu Imantoro. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim paling banyak di dunia, yakni sekitar 87% penduduknya adalah seorang Muslim. Sebagai upaya Pemerintah untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, yakni KeTuhanan Yang Maha Esa, dan bentuk kristalisasi dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pemerintah mengakomodir kebutuhan umat Muslim dalam menjalankan agama dan kepercayaan umat Muslim tersebut, sekaligus mengoridori pemahaman-pemahaman agama Islam agar tidak terjadi keambiguan dengan membuat suatu lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI),…