Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Fake News dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pendahuluan

Selain dinobatkan sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki prosedur paling kompleks, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu, adalah salah satu Pemilu yang paling memiliki banyak sekali penyebaran berita bohong atau hoax. Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terdapat 771 hoax yang diidentifikasi oleh Kominfo.[1] Angka ini semakin meningkat ketika menjelang Pemilu, yang awalnya hanya 27 hoax pada bulan September 2018, menjadi total 771 hoax pada Maret 2019 lalu. Konten ini pun bermacam-macam jenisnya, mulai dari isu kesehatan, isu agama, isu internasional, dan lain sebagainya. Isu-isu ini pun menyerang secara pribadi masing-masing Paslon yang ada, yakni Paslon 1 Jokowi – Ma’ruf, dan Paslon 2 yakni Prabowo – Sandi.

Selain daripada berita bohong tersebut, banyak sekali hal-hal yang juga muncul seperti ujaran kebencian atau hate speech dan juga serangan-serangan verbal yang mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Baik hoax, hatespeech, dan fitnah pencemaran nama baik ini dikenal dengan nama fake news. Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki populasi 87% masyarakat muslim,[2] maka tidak luputlah bahwa pelaku penebar fake news itu diantaranya adalah masyarakat muslim itu sendiri. Dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian mengenai fake news dalam perspektif hukum Islam.

Pembahasan

Fake News dalam Hukum Positif

Secara istilah, fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran.[3] Fake news ini sendiri terbagi menjadi tiga yaitu misinformation, disinformation, malinformation.[4] Ciri dari misinformation adalah: 1) berita bohong; dan 2) tidak ada intensi untuk menyerang seseorang. Ciri dari disinformation adalah: 1) berita bohong; dan 2) ada intensi untuk menyerang. Sedangkan ciri dari malinformation, adalah: 1) sifatnya benar; namun 2) intensinya adalah untuk menyerang orang lain.

Keberadaan fake news, hoax, pencemaran nama baik, hate speech, sejatinya sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Hupid), yang mana unsur dari fake news di antaranya adalah, Pada Pasal 14 ayat (1) UU Hupid, yakni menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dihukum paling lama 10 tahun penjara. Pada Pasal 14 ayat (2), hanya dikenakan 3 tahun penjara, jika orang tersebut sudah mengakui bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Sedangkan pada Pasal 15 UU yang sama, hanya mengenakan hukuman 2 tahun, jika kabar tersebut belum menimbulkan keonaran.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diatur mengenai pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu pada Pasal 27 ayat (3). Pada Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai provokasi terkait SARA. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 pun menyatakan bahwa penafsiran dalam UU ITE ini harus senafas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepatnya pada Pasal 310 dan 311 KUHP.

Dalam Pasal 310 KUHP sendiri berbunyi,

“1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan seseuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambarna yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; dan 3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”[5]

Dan yang terakhir, ada peraturan khusus yang mengatur yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS), yang dibagi menjadi hukuman disiplin ringan, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan sanksinya antara lain adalah; 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dari PP Disiplin PNS. Sedangkan hukuman disiplin berat, mengatur sanksi-sanksi administratif yang lebih berat pula antara lain: 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) pembebasan dari jabatan; 4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan; 5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP Disiplin PNS.

Fake News dalam Hukum Islam

Istilah berita bohong atau hoax dalam Al-Qur’an bisa diidentifikasi dari pengertian kata al-ifk yang berarti keterbalikan (seperti gempa membalikan negeri) tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarblaikan fakta.[6] Sedangkan munculnya hoax disebabkan oleh orang-orang pembangkang.[7] Fenomena tersebarnya berita bohong sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Al-Qur’an yakni pada Q.S. an-Nur ayat 11,[8]

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

Kemudian, dipertegas lagi dalam Q.S. an-Nur ayat 12, yang artinya adalah,[9]

“Mengapa di waktu kamu mendengarnya orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka dan berkata: “ini adalah satu dari berita bohong yang nyata.”

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman agar para umat Muslim melakukan tabayyun, atau mengkritisi seluruh berita yang mereka dengar, dan tidak serta-merta menyebarkan berita tersebut kepada orang lain sebelum mengetahui kebenarany yang sesungguhnya, sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6,[10]

          “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal.”

Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, bahwa dengna tidak menyebarkan berita bohong merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman jika ada seseorang yang menyebarkan berita bohong (hoax) dapat berdampak pada pribadi dan masyarakat.[11]

Berita bohong menurut Mursalin Barsyah adalah senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat di tiap generasi manusia. Menurutnya informasi hoax biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan pada orang lain yang dianggap membutuhkan.[12]

Dalam Islam, berita bohong dapat pula disebut sebagai fitnah, yang secara harafiah bermakna ujian dan cobaan, ataupun ghibah, yang artinya menceritakan kejelekan orang lain. Hukum Islam mengatur hal-hal seperti ini, namun memang konteks tidak dengan kejahatan dunia maya seperti saat ini. Seorang imam (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman ta’zir terhadap perbuatan yang kebanyakan tidak ada ketentuan hukuman had dan kafaratnya, baik yang menyangkut hak Allah ataupun hak manusia. Contohnya adalah menuduh atau mencaci orang lain tanpa menuduh zina.[13]

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan disertai oleh hasil ijtihad dari para mujtahid. Berdasarkan sumber hukum Islam tersebut, maka Islam mempunyai beberapa asas umum yaitu:[14]

  1. Asas Keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Sad ayat 26, yang memiliki arti, “hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamud ari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan;[15]
  2. Asas Kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Al-Isra’ ayat 15, yang memiliki arti “…dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan hukuman itu…”[16], dan Al-Maidah ayat 95, yang terdapat penegasan bahwa Allah SWT memaafkan apa yang terjadi di masa lalu;
  3. Asas Kemanfaatan, yakni asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Asas ini ditarik dari al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah ayat 178, yang memiliki arti, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.[17]

Selain dari pada asas umum hukum Islam tersebut, ada pula asas hukum Pidana, antara lain:[18]

  1. Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya, didasarkan pada Q.S., Al-Isra’ ayat 15, yang memiliki arti, “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”[19];
  2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, sebagaimana disebut dalam Surat al-Muddatstir ayat 38 yang berbunyi, “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”[20]; dan
  3. Asas praduga tidak bersalah, sebagaimana seseorang tersebut dianggap bersalah berdasarkan putusan hakim, dan sebelum dicapainya putusan hakim tersebut maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah.

Jarimah, atau kejahatan adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. Jarimah sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu:

  1. Dari segi berat dan ringan hukuman: Hudud, Qishash, Diyat, dan Ta’zir;
  2. Dari niat pelaku: sengaja, dan tidak sengaja;
  3. Dari cara pengerjaan: positif, dan negatif;
  4. Dari sisi korban: perseorangan, dan masyarakat;
  5. Dari sisi tabiat: biasa, dan politik.

Sedangkan sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah ta’zir.[21] Para ulama mengartikan ta’zir sebagai suatu perbuatan yang hukumannya tidak secara eksplisit diatur oleh sumber-sumber hukum Islam, yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukum ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi jarimah ta’zir yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT, dan hak hamba.[22] Menurut Muchlis, Al-Qur’an menyebut berita hoax dengan kata fahisyah sebagaimana penegasan Al-Qur’an surah an-Nur ayat 19 yaitu sebagai sesuatu yang teramat keji, atau dosa tebesar.[23]

Namun ada beberapa perspektif yang menyatakan bahwa penyebar hoax ini bisa digolongkan sebagai hudud, yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang dalam hukum pidana Islam diistilahkan dengan al-qazf. Hal ini karena hoax itu sendiri dinilai sangat merugikan orang lain. Ulama Mazhab Syafi’I, Mazhab Hambali, dan sebagian ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang lebih dominan adalah hak individu yang dituduh. Akibat dari pendapat tersebut, maka hukuman qazf dapat dimaafkan dan digugurkan baik sebelum maupun sesudah diajukan gugatannya kepada hakim. Lebih jauh, menurut mereka hak ini bisa diwariskan dan bisa dinegosiasikan dengan ganti rugi harta.[24]

Suatu penyelesaian masalah untuk mencegah para pelaku kejatan untuk tetap melakukan kejahatan, membuat kerusakan di bumi milik Allah SWT, Allah suatu batasan-batasan untuk menyelaraskan hidup manusia. Oleh karenanya setiap hal diatur secara sistematis dalam Al-Qur’an dan al-Hadits, agar sekiranya orang-orang tersebut jera dan enggan melakukan kejahatan.[25] Agar sekiranya tidak ada lagi orang yang teraniaya, yang tidak bisa menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi hak-nya.

Penutup

Fake news, hoax atau berita bohong, hate speech atau ujaran kebencian, sejatinya bukanlah hal yang baru-baru ini kita temui di kehidupan bermasyarakat kita. Namun kejadian-kejadian tersebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu sebelum adanya peradaban modern dan modernisasi seperti sekarang ini, sehingga akibat kejadian tersebut turunlah firman-firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an, dan terdapat penegasan-penegasan pula dalam hadits-hadits, yakni dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sikap diam, dan ucapan Beliau. Hukum positif dan hukum Islam pun sudah mengoridorinya, antara lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta apa yang sudah tercatat di kitab suci. Dengan fenomena fake news yang sekarang semakin merajalela, ada baiknya kita sebagai umat muslim, melakukan tabayyun, atau mengecek kebenaran suatu berita yang sampai di kita sebelum berita tersebut kembali kita sebarkan ke orang lain, karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, bahwa Allah SWT. tidak menyukai hal tersebut, dan membenci hal tersebut.

Fitnah dan sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah ta’zir. Jika pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax adalah ta’zir dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan syarak. Pelaku tindak pidana pemberitaan hoax mendapat hukuman ta’zir yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas. Dalam hal ini, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.


[1]     Diani Hutabarat, “771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/16922/771-hoax-berhasil-diidentifikasi-kominfo/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 21.14 WIB.

[2] U.S. Commission on International Religious Freedom, “2017 Annual Report”, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.Bahasa%20Indonesia.translation.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 21.20 WIB.

[3]     Adian White, 2017, Ethic in the News: EJN Report on Challenges, Ethical Journalism Network (EJN), London, hlm. 4.

[4]     Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, 2018, Journalism, Fake News, and Disinformation, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, France, hlm. 43, diakses melalui https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0.pdf pada tanggal 26 April 2019 pukul 21.38 WIB.

[5]     Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[6]     Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, “Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, September, 2018, hlm. 291-306.

[7]     M. Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 296.

[8]     Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur’an dan Terjemahan, Syamiil Al-Qur’an, Bandung, hlm. 204.

[9]     Ibid, hlm. 205.

[10]    Ibid, hlm. 409.

[11]    Cintya Putri Rimadhini, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong melalui Media Elektronik, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 76.

[12]    Hassan Sa’udi, 2004, Jerat-Jerat Lisan, Pustaka Arofah, Solo, hlm. 14.

[13]    Moch. Anwar, 2005, Terjemahan Fathul Mu’in, Sinar Baru Algensido, Bandung, hlm. 1601.

[14]    Mohammad Daud Ali, 2009, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

[15]    Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 455.

[16]    Ibid., hlm. 130.

[17]    Ibid., hlm. 408.

[18]    Mohammad Daud Ali, Op. Cit., hlm. 143.

[19]    Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 284.

[20]    Ibid., hlm. 577.

[21]    Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, Desember, 2017, hlm. 344.

[22]    A. Djazuli, 1996, Fiqh Jinayah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

[23]    Asiyah, “Berita Bohong dalam Pandangan Hukum Islam”, Muamalah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, September, 2018, hlm. 1-21.

[24]    Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusy, 2003, al-Mahalla bi al-Atsar, Dar al-Fikri, Beirut, hlm. 219.

[25]    Ali Ahmad Al-Jurjawi, 2006, Hikmah at-Tasyi’ wa Falsafatuhu, Gema Insani, Depok, hlm. 567.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: