Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada awal Indonesia lahir ditemukan lima buah sila yang memuat norma-norma kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang dirumuskan oleh Ir. Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kelima sila tersebut kita kenal dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, yang dikenal sebagai philosophische grondslag.[1] Nilai dan prinsip dasar kelima sila tersebut dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terdiri dari 4 pokok pikiran, yakni persatuan dalam kehendak maupun perjuangan, keadilan sosial, demokrasi melalui permusyawaratan/perwakilan, dan Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.[2] Keadilan Sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa yang menjadi dasar terciptanya Pancasila dan UUD NRI 1945 tersebut.

Kenyataan bahwa keadilan sosial yang dicita-citakan ternyata belum terwujud sepenuhnya menimbulkan pertanyaan tentang upaya-upaya Pemerintah dalam melindungi dan mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakatnya sendiri. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil Survey dari World Bank bahwa pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang paling kaya di Indonesia.[3] Artinya, kebanyakan orang Indonesia tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan Pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan naik setiap tahunnya belum bisa diikuti dengan pemerataan di sektor ekonomi. Kesenjangan sosial ini memberikan pengharapan kepada masyarakat pelosok untuk mencari pekerjaan di kota yang lebih terpusat perekonomiannya, dan membuat mereka memilih untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Analisa Data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2008-2015 menyatakan bahwa bahwa jumlah PRT meningkat dimana pada Tahun 2008 ada 2,6 juta PRT sedangkan pada 2015 ada 4 juta PRT.[4] Berdasarkan penelitian yang sama, disebutkan bahwa penghasilan pekerja pada umumnya adalah 46% pekerja dewasa dan 29% pekerja usia 10-17 tahun berpenghasilan Rp. 1.000.000 per bulan, sedangkan 28% pekerja rumah tangga dewasa dan 23% PRT anak berpenghasilan Rp. 1.000.000 per bulan. Hal ini berarti bahwa banyak PRT tidak diupah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Peraturan di Negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 (Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2019) bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 3.940.973,096 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol sembilan puluh enam sen) per bulan. Ketidakjelasan upah dan waktu kerja mengenai PRT ini sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenaker).

LANDASAN TEORI DAN ANALISIS

Hukum Ketenagakerjaan

Definisi

Menurut beberapa pakar hukum, hukum ketenagakerjaan juga mengatur tentang hukum perburuhan. Hukum Perburuhan, menurut Neh Van Esveld, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri[5] yang mengandung arti bahwa hukum perburuhan tidak hanya hubungan kerja saja, melainkan juga hukum perburuhan termasuk pekerjaan di luar hubungan kerja, misalnya seorang dokter yang mengobati pasien, seorang pengacara yang membela kliennya atau seorang pelukis yang menerima pesanan lukisan. Sedangkan menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.[6]

Dalam hukum positif di Indonesia, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.[7] Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenaker). Dalam bagian Konsiderans dari UU Ketenaker tersebut dijelaskan pula bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain daripada hal tersebut, disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia.

Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenaker) telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat/berorganisasi, penyelesaian perselisihan industrial. Dalam UU Ketenaker ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan pengusaha. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketenaker menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ihwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama, atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.

Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum imperatif (dwingend recht atau hukum memaksa) dan hukum fakultatif (regelend recht atau aanvulend recht atau hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).

Berdasarkan sifatnya, sebagian besar hukum perburuhan bersifat imperatif. Kenyataan ini sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum perburuhan, yaitu:

  1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
  2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

Dalam perspektif pekerja, fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan kerja. Dalam perspektif pengusaha, fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai tujuan ekonomi berupa keuntungan atau profit bagi perusahaan. Sedangkan dalam perspektif pemerintah, fungsi hukum ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis demi terwujudnya kemajuan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja di Indonesia sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Sedangkan berdasarkan UU Ketenaker, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[8]

Pada Pasal 5 UU Ketenaker, disebutkan bahwa, setiap tenaga kerja memiliki eksempatan yang sama tanpa dskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan dilanjutkan pada Pasal 6 UU Ketenaker bahwa, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS membagi tenaga kerja (employed), yaitu:[9]

  1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih besar dari 35 jam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
  2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu; dan
  3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 sampai 1 jam perminggu.

Sumarsono menyatakan bahwa tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri atau keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[10]

Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di dalam hubungan kerja terdapat tiga unsur, yaitu:

  1. Kerja, di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu sesuai perjanjian karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja.
  2. Upah, setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja, upah adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas upah dari pekerja yang dilakukannya.
  3. Perintah, di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artinya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah. Dalam hal ini pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban menaati perintah tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenaker disebutkan bahwa, “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Zainal Asikin, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.[11] Sedangkan menurut Lalu Husni dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.[12]

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 UU Ketenaker, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Setiap hubungan kerja diawali dengan kesepakatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh penguasa dengan serikat pekerja yang ada di perusahaannya.

Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat-serikat buruh yang telah terdaftar pada Kementerian Perburuhan (Menteri Ketenagakerjaan) dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang diperhatikan perjanjian kerja. Sedangkan dalam UU Ketenaker, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut para ahli, yaitu Imam Soepomo dan Lalu Husni, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.[13]

Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurusi segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi PRT tidak dimasukkan kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu PRT dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti PRT rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.[14]

Saat ini di Indonesia, terdapat 2,6 juta orang yang menjadi PRT, dan dari jumlah tersebut, 90%-nya adalah PRT perempuan. Pekerjaan sebagai PRT adalah sumber penghasilan bagi ribuan perempuan, terutama perempuan pedesaan yang seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Mayoritas PRT umumnya berusia di bawah 30 tahun dan berasal dari daerah pedesaan miskin, dimana fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja terbatas.[15]

Dalam konteks hukum, istilah “pekerja” dalam PRT masih terjadi inkonsistensi dari sisi pengaturan. Pada UU Ketenaker disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jika merujuk dari pengertian yang dinormatifkan dalam UU Ketenaker tersebut, maka PRT termasuk bagian di dalamnya. Hal ini disebabkan karena PRT adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi, UU Ketenaker secara substantif tidak mengatur PRT, artinya PRT tidak mempunyai tidak mempunyai dasar hukum untuk melindungi dirinya dan secara sengaja memang tidak di jamin akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT oleh Pemerintah.

Studi Komparasi Praktik Terbaik mengenai Pekerja Rumah Tangga

Filipina

Di kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi contoh praktik terbaik sehubungan dengan perlakuan terhadap para PRT. Sebuah kampanye besar-besaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan PRT dan untuk melobi peningkatan perlindungan hukum bagi mereka. LSM, organisasi keagamaan dan serikat memimpin kampanye tersebut, yang prioritas utamanya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Undang-undang yang diusulkan, yang disebut Batas Kasambahay atau Magna Carta bagi pembantu rumah tangga, telah diluncurkan oleh Dewan Perwakilan Nasional dan saat ini sedang menunggu persetujuan Senat. Meskipun senat tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut di masa lalu, tetapi pada 7 November 2005 Kepala Senat Komite Buruh dan Presiden Senat menegaskan keyakinan bahwa Batas Kasambahay akan dikeluarkan menjadi sebuah UU pada awal tahun 2006.[16]

Batas Kasambay berlaku terhadap para PRT yang bekerja penuh waktu, dan memberikan hak-hak berikut:

  1. Peningkatan upah minimum, yang dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan lokasinya: ibukota, wilayah perkotaan lain, dan wilayah non-perkotaan;
  2. Gaji dan bonus pada akhir tahun (“Gaji bulan ketigabelas”), seperti halnya praktik umum di Asia Tenggara;
  3. Dicakupnya Sistem Jaminan Sosial (Social Security System/SSS) Nasional dan Korporasi Asuransi Kesehatan Filipina (Philippines Health)
  4. Jangka waktu, hari istirahat dan jam kerja baku;
  5. Cuti dengan menerima upah;
  6. Santunan persalinan;
  7. Larangan majikan mensubkontakkan layanan PRT kepada rumah tangga lain;
  8. Hak atas privasi;
  9. Hak untuk berkomunikasi melalui surat dengan orang-orang di luar rumah tangga (biaya ditanggung oleh PRT)
  10. Hak untuk menggunakan telepon rumah sekurang-kurangnya sekali seminggu (biaya ditanggung oleh PRT)
  11. Hak atas disediakannya oleh majikan detil mengenai kontrak dari Departemen Perburuhan dan Tenaga Kerja, kantor pemerintah setempat (Barangay) dan LSM yang ditugasi untuk menengahi perselisihan yang melibatkan PRT dengan majikan;
  12. Hak atas makanan, tempat tinggal dan bantuan medis “dengan cara yang sesuai dengan kepala keluarga yang bertanggungjawab”;
  13. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak;
  14. Larangan tentang kerja paksa;
  15. Larangan mempekerjakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai PRT;
  16. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang berusia di bawah 15-17 tahun, misalnya pengurangan jam kerja, pekerjaan di waktu siang hari, larangan bekerja di malam hari, akses terhadap upah yang sama;
  17. Hak untuk masuk sekolah dasar atau menengah dan untuk mendapatkan potongan upah kurang dari 50 persen jika majikan membayar biaya pendidikan ini; dan
  18. Hak atas jam yang kerja fleksibel jika PRT berusia 18 tahun atau kurang dan menempuh pendidikannya atas biayanya sendiri.
Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, PRT kebanyakan diatur oleh “Ketentuan Sektoral” Khusus yang dibuat berdasarkan syarat-syarat dasar undang-undang ketenagakerjaan. Ketentuan Sektoral tersebut berlaku bagi semua PRT, dan memberikan standar minimum di seluruh bidang. Para PRT dan majikan bebas untuk membuat kontrak di atas dan di luar syarat-syarat yang disebutkan di dalam Ketentuan Sektoral tersebut. Semua Ketentuan Sektoral dibuat Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Employment Conditions Commission (ECC). ECC adalah sebuah komisi yang terdiri dari seorang wakil serikat, seorang wakil majikan dan tiga orang pakar pasar tenaga kerja dan persyaratan kerja. Seksi 60 Persyaratan Basar Undang-Undang Ketenagakerjaan (Basic Conditions of Employment Act) menyatakan bahwa para pakar tersebut harus memiliki pengetahuan tentang “kondisi-kondisi kerja para pekerja yang rentan dan tidak terorganisir”, secara jelas mencakup para PRT.

Ketentuan Sektoral meliputi:

  1. Ketentuan upah minimum bagi semua PRT, yang berbeda, menurut apakah mereka bekerja di daerah atau bukan perkotaan, dan apakah PRT tersebut melakukan pekerjaan lebih dari 27 jam per minggu atau tidak;
  2. Pedoman yang jelas tentang pemotongan-pemotongan apa saja yang mungkin dilakukan dari gaji PRT;
  3. Hak semua PRT yang tinggal di rumah majikan berhak atas sebuah kamar yang “terlindung cuaca dan secara umum dijaga dalam keadaan baik”, “memiliki sekurang-kurangnya satu jendela dan pintu, yang bisa dikunci”, dan akses terhadap “toilet dan kamar mandi”;
  4. Hak semua pekerja rumah tangga atas “rincian tertulis” mengenai upah dan tugas-tugasnya;
  5. 45 jam kerja per minggu;
  6. Batas kerja lembur 15 jam perminggu, dengan upah rata-rata pekerjaan 1,5 kali;
  7. Syarat-syarat khusus bagi para PRT yang dijatahkan melakukan pekerjaan pada malam hari (tunjangan, uang transport, dan sebagainya);
  8. Batas waktu dan upah minimum bagi para PRT ketika mereka dalam keadaan “siaga” (diizinkan untuk istirahat, tetapi bisa diminta untuk melakukan pekerjaan dengan segera);
  9. Istirahat makan setiap lima jam;
  10. Jangka waktu istirahat harian sekurang-kurangnya 12 jam berturut-turut;
  11. Jangka waktu istirahat mingguan sekurang-kurangnya 36 jam berturut-turut;
  12. Tarif lembur untuk hari Minggu dan hari libur umum;
  13. Cuti tahunan tiga minggu per tahun kerja, atau cuti satu hari per 17 hari kerja;
  14. Cuti sakit, yang dihitung menurut berapa lama PRT sudah bekerja;
  15. Cuti tanggung jawab keluarga untuk kelahiran, kematian dan sakit (maksimum lima hari per tahun);
  16. Empat bulan cuti melahirkan;
  17. Larangan tentang pekerja anak, yang didefinisikan sebagai anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun;
  18. Larangan tentang kerja paksa;
  19. Jangka waktu pemberitahuan, baik untuk PRT atau majikan, satu minggu (untuk masa kerja enam bulan) atau empat minggu (untuk masa kerja lebih dari enam bulan atau kurang); dan
  20. Jaminan pembayaran bagi PRT atas cuti dan upah yang belum dibayar yang terkumpul.

Analisis

Pengaturan Perlindungan dan Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Positif

Saat ini di Indonesia, terdapat 2,6 juta orang yang menjadi PRT, dan dari jumlah tersebut, 90%-nya adalah PRT perempuan. Pekerjaan sebagai PRT adalah sumber penghasilan bagi ribuan perempuan, terutama perempuan pedesaan yang seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Mayoritas PRT umumnya berusia di bawah 30 tahun dan berasal dari daerah pedesaan miskin, dimana fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja terbatas.[17] Banyaknya masyarakat Indonesia dari golongan menengah kebawah yang memilih untuk menjadi PRT tidak lantas membuat para Legislator kita tergerak hatinya untuk membuat suatu produk Legislasi yang melindungi PRT.

Hal ini dikarenakan sifat pemberian kerja dari PRT ini sendiri memiliki sifat hubungan yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antara PRT dan majikan, penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban pun biasanya dilakukan secara informal, sehingga PUU mengenai PRT dianggap belum penting. Implikasi dari hal tersebut berarti PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan industri, yang saat ini sedang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para pekerja di sektor formal. Meskipun begitu, sudah ada beberapa PUU yang terkait dengan PRT.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Interpretasi pemerintah saat ini dalam UU Ketenagakerjaan tersebut tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati “pekerja” didefinisikan pada Pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”, masalah penafsiran berasal dari fakta bahwa dua istilah untuk majikan digunakan di dalam UU tersebut. “Pengusaha” (badan usaha) tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan UU, sedangkan “pemberi kerja” hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan “perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik” (Pasal 35).

Dalam konteks hukum, istilah “Pekerja” dalam PRT masih menjadi inkonsistensi dari sisi pengaturan. Jika merujuk dari pengertian yang dinormatifkan dalam UU Ketenaker tersebut, maka PRT termasuk bagian di dalamnya. Hal ini disebabkan karena PRT adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi, UU Ketenaker secara substantif tidak mengatur PRT. Artinya PRT tidak mempunyai dasar hukum untuk melindungi dirinya dan secara sengaja memang tidak dijamin akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Secara khusus, pengaturan PRT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PRT). Salah satu yang unik dari Permenaker PRT adalah aturan tersebut dibuat bukan karena derivasi atau perintah dari UU Ketenaker atau Peraturan Pemerintah, melainkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sama sekali tidak ada keterkaitannya.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PRT) disebutkan bahwa, PRT mempunyai hak:

  1. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
  2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
  3. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
  4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
  5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
  6. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
  7. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  8. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
  9. Berkomunikasi dengan keluarganya.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenaker yakni:

  1. Hak dasar dalam hubungan kerja;
  2. Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
  4. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur;
  5. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;
  6. Hak dasar mogok;
  7. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan; dan
  8. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Melihat perbandingan antara hak-hak pekerja dengan Pekerja Rumah Tangga, jelas dan nyata bahwa terjadi perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh PRT dengan tenaga kerja lainnya meskipun kedua-duanya adalah Pekerja.

Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait

Sementara sistem UU Ketenaker tidak menjangkau para PRT, sejumlah UU nasional lainnya memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski dengan masih secara terpisah dan terbatas. UU ini meliputi:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kkerasan di Rumah Tangga (UU PKDRT)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Anak)
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Pendiknas)
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Selain dari Peraturan Perundang-Undangan di atas, Indonesia juga telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengesahkan beberapa norma hukum internasional terkait, termasuk:

  1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)
  2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)
  3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR)
  4. Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convenants on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW)
  5. Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
  6. Konvensi untuk menekan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Lain
  7. Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (Konvensi ILO No. 87)
  8. Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949, (Konvensi ILO No. 98)
  9. Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, 1930 (Konvensi ILO No. 29)
  10. Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa,1957 (Konvensi ILO No. 105)
  11. Konvensi ILO tentang Usia Minimum, 1973 (Konvensi ILO No. 138)
  12. Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, 1999 (Konvensi ILO No. 182)
  13. Konvensi ILO tentang Kesetaraan Pendapatan, 1951 (Konvensi ILO No. 100)
  14. Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan), 1958 (Konvensi ILO No. 111)

Urgensi Peraturan Khusus yang Mengatur mengenai Perlindungan dan Kedudukan Pekerja Rumah Tangga

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hukum. Dalam ilmu hukum, “Hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski mengatakan, “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.[18]

Menurut G. Ripert,[19] diaturnya masalah kerja dalam hukum sosial tersendiri (dalam hal ini hukum Ketenagakerjaan) adalah akibat kenyataan sosial yang dalam kehidupan ekonomis mengalami perubahan atau pergeseran, di mana perlindungan kepentingan kerja dalam perjanjian kerja merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan perjanjian kerja.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pekerja, Zainal Asikin mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Selanjutnya dinyatakan bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.[20]

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga dalam tataran filosofis, negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, seperti pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Negara memiliki komitmen untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan dengan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dalam bentuk terjaminnya keamanan, kenyaman, dan kesejahteraan.

Ketersediaan hak-hak dasar sebagai warga negara merupakan prasyarat terciptanya rasa nyaman. Amanat UUD NRI 1945 tersebut dikuatkan kembali melalui sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” merupakan pengakuan atas nilai kemanusiaan yang harus dijunjung dan dijabarkan melalui serangkaian kebijakan berpihak kepada seluruh rakyat. Dalam konteks inilah, setiap orang/Warga Negara diperlakukan setara dan bermartabat tanpa memandang kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik.

Adapun sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada negara bahwa rakyat harus diperlakukan secara adil dalam pemenuhan hak-hak ekonomi-sosialnya. Sebagai warga negara, PRT memiliki hak-hak mendasar yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam amanat UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memposisikan serta memperlakukan PRT, sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Dalam konteks sosiologis, persoalan PRT di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan paternalistik yang ada saat ini lebih mengedepankan pandangan bahwa PRT merupakan bagian dari sebuah keluarga, sehingga Hubungan Kerja yang terjadi adalah hubungan kekerabatan. Salah satu penyebab ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi PRT adalah karena jasa pekerjaan rumah tangga di Indonesia tidak dianggap sebagai Hubungan Kerja formal, melainkan hanya sebagai Hubungan Kerja informal antara PRT dan Pemberi Kerja. Profesi PRT mempunyai karakteristik tersendiri, baik wilayah kerjanya yang berada dalam ruang privat (rumah tangga), jenis pekerjaan, waktu kerja, maupun hubungan kerja dengan pemberi kerja. Di masyarakat tertentu, hubungan PRT dengan pemberi kerja lebih bersifat kekeluargaan. Pada beberapa kasus, PRT yang ditemui umumnya masih memiliki hubungan keluarga dengan pemberi kerja, sehingga upah yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan bentuk lain seperti biaya sekolah. Selain itu, dalam tradisi Jawa terdapat konsep budaya ngenger,[21] dimana sebuah keluarga dapat mengajak kerabatnya yang tidak mampu secara ekonomi untuk tinggal di rumahnya. Dalam tradisi ini, anak laki-laki dan perempuan yang masih muda meninggalkan desa-desa mereka untuk tinggal dengan paman, bibi atau kerabat lainnya yang kaya dengan harapan bahwa anak-anak tersebut akan disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya, anak-anak ini diharapkan dapat membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Kondisi seperti ini memang membuat mereka merasa nyaman untuk bekerja dan dilakukan dengan rasa suka cita, namun di sisi lain, mereka tidak menyadari bahwa situasi seperti ini membuat mereka mudah untuk dieksploitasi.

Selanjutnya dari sisi yuridis, Kedudukan Pekerja Rumah Tangga secara yuridis masih bersifat bias dan inkonsistensi. Hal ini disebabkan karena Pekerja Rumah Tangga tidak tunduk pada Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksana lainnya, namun tunduk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini tentu menjadi sangat aneh dan janggal mengingat Pekerja Rumah Tangga adalah juga pekerja. Atas perbedaan dan bertolak belakang Ke dua aturan ini, maka terjadi perlakuan yang berbeda antara pekerja yang bekerja pada perusahaan dan pekerja yang bekerja pada rumah tangga.

Selain daripada itu, Sebagian besar PRT bekerja tanpa adanya perjanjian kerja, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja sektor formal. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957[22] tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Kedua undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan. Akibatnya sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan, seperti: penyalahgunaan perjanjian kerja (misalnya: secara lisan dipekerjakan sebagai PRT namun ternyata dijadikan pekerja seks), tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas (seperti upah dan jam kerja), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dikatakan sebagai kerja paksa dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa Perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, dan jaminan hari tua.[23] Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT juga membawa implikasi lain, yaitu tempat kerja PRT yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Lingkup kerja PRT yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai ranah privat, membuat PRT tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari pemberi kerja. Sampai saat ini masyarakat luas 17 dan aparat hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, tak terkecuali PRT sebagai permasalahan nonpublik atau permasalahan domestik (rumah tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar.

Menurut ILO, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup: secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat; standar yang secara jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur; termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas; secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit, dan cuti melahirkan); upah minimum dan pembayaran upah; standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan PRT anak harus diberi perlindungan khusus termasuk: kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja; potongan jam kerja sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan.[24]

PENUTUP

Kesimpulan

  1. Sejatinya Negara Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Pekerja Rumah Tangga, namun meskipun tidak dapat dikatakan sudah cukup, Negara Indonesia memiliki beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan PRT, antara lain:
    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Selain itu, Indonesia sudah meratifikasi banyak Konvensi atau Perjanjian Internasional yang terkait dengan Pekerja Rumah Tangga.

Penting bagi Negara Indonesia untuk menciptakan produk hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai Kedudukan dan Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga. Hal tersebut pun untuk mengejawantahkan hak-hak masyarakat kecil untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri dan memanifestasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harusnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Urgensi tersebut tidak hanya sebatas urgensi filosofis saja, namun secara yuridis dan sosiologis juga.

Saran

  1. Agar Pemerintah dapat segera membuat suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga sebagaimana hal tersebut merupakan cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Agar para Majikan atau Pemberi Kerja yang saat ini mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga dapat memberikan kenyamanan lingkungan pekerjaan dan menghargai kinerja Pekerja Rumah Tangga meskipun UU mengenai Pekerja Rumah Tangga belum diatur.
  3. Agar para Mahasiswa Fakultas Hukum dapat turut memperjuangkan hak-hak para Pekerja Rumah Tangga.

[1] AT. Soegito, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pendekatan Historis), Law Vol. 01, Desember 2016, hlm. 48.

[2] Gregorius Seto Harianto, Kajian Filosofis Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara, Law Vol. 01, Desember 2016, hlm. 32-34.

[3] World Bank, diakses melalui http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide, pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 03.42 WIB.

[4] International Labor Organization, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/bangkok/ilojakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf, pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 01.21 WIB.

[5] Imam Soepomo, Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, (Jakarta: Jambatan, 1972), hlm. 6.

[6] Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 8.

[7] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[8] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[9] Badan Pusat Statistik, diakses melalui http://www.bps.go.id/, pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 21.28 WIB.

[10] Devi Lestyasari, Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Unesa, 2013), hlm. 30. Diakses melalui http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/5910/53/article.pdf

[11] Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), hlm. 65.

[12] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 39.

[13] Lalu Husni, Op. Cit., hlm. 35.

[14] Ana Sabhana Azmy, Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 5.

[15] Data melalui ILO-IPEC.

[16] International Labor Organization, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 11.55 WIB.

[17] Data melalui ILO-IPEC.

[18] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

[19] Ibid., hlm. 19.

[20] Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 38.

[21] International Labour Organization, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_12987125.pdf, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 18.10 WIB.

[22] International Labor Organization, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_129827335.pdf, pada tanggal 23 Februari 2019, pukul 01.23 WIB.

[23] International Labor Organization, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_12987113445.pdf, pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 02.10 WIB.

[24] International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: