Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar sebagai mayoritas di dunia. Lebih dari 87% dari populasi 258 juta jiwa mengidentifikasi diri sebagai Muslim.[1] Sebagai seorang yang beragama Islam, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang kita ketahui dengan Rukun Islam, yang mana salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk pergi Haji bagi yang mampu. Menurut pengertian etimologi, Haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu.[2] Sedangkan secara praktik, haji bermakna mendatangi Ka’bah, di Mekkah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu. Tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk berangkat Haji dibuktikan dengan desakan masyarakat kepada Pemerintah agar mengupayakan kenaikan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab, sehingga pada tahun 2019, kuota jemaah haji asal Indonesia dari 221.000 bertambah menjadi 231.000 jemaah.[3] Animo masyarakat Indonesia untuk pergi haji pun semakin tahun semakin meningkat, seperti pada Tahun 2016, ada 154.441 jemaah haji yang berangkat ke tanah suci Mekkah, sedangkan pada Tahun 2017, ada 203.065 jemaah haji.[4]

Pengelolaan dana haji di Indonesia, dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertindak sebagai wakil yang sah dari calon jemaah haji pada kas haji melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH). Dana haji yang dikelola oleh BPKH sepanjang 2018 saja, mencapai Rp113.000.000.000.000,00 (seratur tiga belas triliun rupiah).[5] Dana yang terbilang cukup besar ini tentu dapat menunjang perekonomian Indonesia jika dapat dikelola dengan baik. Pada tahun 2017 yang lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengemukakan suatu gagasan mengenai pengelolaan dana haji yang diinvestasikan untuk infrastruktur.[6] Karena meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif, yakni selama tahun 2010 – 2014, perekonomian tumbuh rata-rata di atas 6,0 persen. Namun, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan penyediaan infrastruktur. RPJMN 2015 – 2019 menyebutkan adanya kesenjangan pembiayaan (financing gap) sebesar Rp922.000.000.000.000 (sembilan ratus dua puluh dua triliun rupiah). Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan berbagai sumber pembiayaan untuk menutupi kesenjangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut.

Hal ini kemudian menjadi perdebatan mengenai legalitas pengelolaan dana haji tersebut baik dalam hukum positif dan dalam perspektif Hukum Islam. Mengingat status quo pada hari ini, meskipun dana tersebut tidak dipergunakan untuk infrastruktur, namun sudah dipergunakan untuk investasi surat berharga.[7] Namun sejatinya penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur, sebagaimana hal ini sudah diterapkan di negara malaysia.[8] Hal ini dinilai sensitif karena haji sendiri memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat, bahkan dimulai dari niat awal dana haji itu sendiri. Dengan memperhatikan hukum Islam dan hukum Positif, maka diperlukan kajian lebih dalam mengenai kebijakan ini.

Pembahasan

Haji dalam Hukum Islam

Rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim yang mampu adalah haji. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan, “menyengaja mendatangi Ka’bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu”. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya mendefinisikan haji adalah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa’I, wukuf di Arafah dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mencari keridhoan-Nya.[9]

Kewajiban melaksanakan ibadah haji disyari’atkan pada tahun ke-VI Hijriyah, dimana dalam QS Ali ‘Imran ayat 97 Al-Qur’an berbunyi:[10]

“Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Kemudian dipertegas dalam Hadits Rasulullah SAW, diriwayatkan HR Bukhari:[11]

“Riwayat dari Anas r.a., bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji di atas kendaraan (seekor unta)”.

Adapun syarat-syarat haji dalam Hukum Islam antara lain adalah:[12]  1) balig; 2) berakal; 3) bisa atau mampu; dan 4) mendapatkan izin oleh suami bagi perempuan. Wajib-wajib haji yang disepakati para ahli fiqh adalah:[13] 1) ihram dari miqat; 2) mabit di Muazdalifah; 3) melempar jumrah aqabah; 4) melempar jumrah setiap hari pada hari tasriq; 5) mabit di Mina; dan 6) Tawaf wada. Sedangkan sunnat-sunnat haji:[14] 1) mendahulukan haji atas umrah; 2) membaca talbiyah; 3) membaca dzikir sewaktu tawaf; 4) shalat dua rakaat setelah tawaf; dan 5) masuk ke Ka’bah.

Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU Haji), disebutkan bahwa, ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, sedangkan pada Pasal yang sama angka 2, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Disebutkan pula bahwa Pemerintah mengakomodir hal-hal sejak belum dimulainya Haji, sampai sampainya para jemaah haji kembali ke Indonesia, antara lain yakni, Pembinaan Ibadah Haji, Pelayanan Kesehatan, Paspor Haji, Akomodasi, Transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwa terdapat Dana Abadi Umat, yang mana dana tersebut diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pengelolaan Dana Haji

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.[15] Keuangan Haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.[16]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PK-Haji), yang dimaksud dengan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU PK-Haji, bahwa Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:[17] a) prinsip syariah; b) prinsip kehati-hatian; c) manfaat; d) nirlaba; e) transparan; dan f) akuntabel. Adapun tujuan Pengelolaan Keuangan Haji ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.[18]

Dana Haji untuk Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam

Dana Haji yang digunakan untuk investasi sebetulnya bukan hal yang baru, mengingat status quo kita sekarang pun kita sudah mengelola dana haji, meskipun untuk kebutuhan nirlaba, yakni kesejahteraan dan kemaslahatan umat muslim sendiri. Lagipula, di Malaysia, hal ini bukanlah hal yang baru, karena Tabung Haji Malaysia pun juga dapat dinilai cukup progresif untuk mengelola dana haji dalam beberapa sektor seperti, keuangan Islam, pengembangan properti, konstruksi, teknologi informasi, minyak dan gas, perhotelan dan perkebunan.[19] Dalam aspek yuridis pun, hal ini tidak bertentangan mengingat ketentuan Pasal 48 UU PK-Haji sesuai dengan Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) yang berlangsung pada 2012 antara lain menyebutkan:

  1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji);
  2. Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan (dikelola) untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil investasi itu menjadi milik jamaan haji; dan
  3. Pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Sehingga mengacu pada UU PK-Haji dan Fatwa MUI, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan, asalkan investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji, dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah.[20]

Menelisik dari awal, penitipan Dana Haji oleh para calon Jemaah Haji yang akan berangkat, diiringi dengan Akad Wakalah. Wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.[21] Dasar hukum Islam mengenai wakalah ini terdapat dalam Surat Al-Kahf, ayat 19,[22]

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”

Berdasarkan ayat ini, maka Wakalah adalah menitipkan atau memberikan kuasa kepada seseorang atas harta kita untuk dikelola orang ataupun lembaga tersebut. Sehingga jika hanya merujuk pada Hukum Ekonomi Syariah ini, seyogyanya bentuk investasi kepada infrastruktur adalah hal yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, asalkan tetap berpegang pada prinsip ekonomi syariah yaitu harus dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.[23]

Dalam ekonomi Islam, sejatinya umat muslim tidak diperbolehkan menyimpan atau mengendapkan hartanya terlalu lama, sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi,

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”[24]

Sehingga bentuk investasi dari dana haji itu sendiri artinya diperbolehkan. Namun pertimbangannya adalah karena investasi untuk infrastruktur tersebut membutuhkan waktu yang lama, sedangkan bahan baku pembangunan yang bisa saja meningkat tiba-tiba yang dikarenakan beberapa faktor seperti inflasi, dan lain-lain dan pertanggungjawaban dari dana tersebut adalah niat awal calon jemaah haji yang menitipkan dana tersebut. Meskipun dana haji itu sendiri dinilai sangat bermanfaat bagi negara Indonesia, masyarakat Muslim, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Pengelolaan Dana Haji untuk infrastruktur tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun al-Hadits sehingga diperlukan ijtihad oleh para ulama untuk mengatur tentang hal ini. Namun sampai saat ini pun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan secara spesifik mengenai dana haji ini dalam fatwanya. Namun, al-Qur’an dan al-Hadits tidak melarang pula mengenai penggunaan dana haji untuk investasi, namun dalam prinsip ekonomi syariah, masyarakat muslim tidak diperbolehkan mengendapkan uangnya terlalu lama, karena hanya membawa mudharat, daripada kebaikan.

Pengelolaan Dana Haji secara tepat pun tidak melanggar hukum Islam asal memberikan kemanfaatan karena, pertama, tidak melanggar Akad Wakalah. Kedua, Ekonomi Islam tidak memperbolehkan uang disimpan terus menerus tanpa dikelola, sehingga dana haji terpakai. Ketiga, pengelolaan dana haji adalah demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan intensi nirlaba sehingga hasil investasi dikembalikan kepada masyarakat muslim.


[1]     U.S. Commission on International Religious Freedom, “2017 Annual Report”, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.Bahasa%20Indonesia.translation.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.27 WIB.

[2]     Wahbah Az-Zuhaili, 2011, Fiqh Islam wa Adillatuhu 3, Kencana, Bogor, hlm. 368.

[3]     Fabian Januarius Kuwado, “Arab Saudi Tambah Kuota Haji Indonesia Menjadi 231.000 Jemaah”, https://nasional.kompas.com/read/2019/04/15/18055341/arab-saudi-tambah-kuota-haji-indonesia-menjadi-231000-jemaah, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.24 WIB.

[4]     Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2018”, https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NWE5NjNjMWVhOWIwZmVkNjQ5N2QwODQ1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDcvMDMvNWE5NjNjMWVhOWIwZmVkNjQ5N2QwODQ1L3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAxOC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNC0yNCAxMjozNDoyNw%3D%3D, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.21 WIB.

[5]     Syika Febrina Laucereno, “Sepanjang 2018 Dana Haji yang Dikelola BPKH Tembus Rp 113 T”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4398383/sepanjang-2018-dana-haji-yang-dikelola-bpkh-tembus-rp-113-t, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.41 WIB.

[6]     Ihsanuddin, “Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur”, https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.45 WIB.

[7]     Akhdi Martin Pratama, “BPKH: Tidak Ada Satu Rupiah Dana Haji untuk Infrastruktur”, https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/24/142008126/bpkh-tidak-ada-satu-rupiah-dana-haji-untuk-infrastruktur, diakses pada 24 April 2019 pukul 19.55 WIB.

[8]     Mohammad Abdul Manan, 1996, Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources with Special Reference to Hajj: Management of Malaysia, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, http://ierc.sbu.ac.ir/File/Book/ISLAMIC%20SOCIOECONOMIC%20INSTITUTIONS%20AND%20MOBILIZATION%20OF%20RESOURCES%20WITH%20SPECIAL%20REFERENCE%20TO%20HAJJ%20MANAGEMENT%20OF%20MALAYSIA_47279.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 20.00 WIB, hlm. 19.

[9]     Sayyid Sabiq, 2006, Fiqh as-Sunnah, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 371.

[10]    Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur’an Terjemahan, Syamiil Al-Qur’an, Bandung, hlm. 62.

[11]    Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, 2010, Shahih Al-Bukhari, Pustaka Adil, Surabaya, hlm. 345.

[12]    Muhammad Jawad Mughniyah, 2010, Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, Lentera, Jakarta, hlm. 205.

[13]    Sulaiman Rasjid, 2001, Fiqh Islam, Attahiriyah, Jakarta, hlm. 245-248.

[14]    Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 254.

[15]    Aiman Syafiq, “Menag: Dana Haji bisa Diinvestasikan di Infrastruktur selama Syariah”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3578607/menag-dana-haji-bisa-diinvestasikan-di-infrastruktur-selama-syariah, diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 21.21 WIB.

[16]    Pasal 4, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

[17]    Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan penjelasannya.

[18]    Pasal 3, Udang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

[19]    Habibah Yahya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, dan Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat, “Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions”, International Journal of Business and Management Invention, Vol. V, No. 11, (November 2016), hlm. 44-45.

[20]    Sulasi Rongiyati, Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur, dalam Kajian Singkat Info Hukum, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017-195.pdf

[21]    Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, 2006, Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 164.

[22]    Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 19.

[23]    Pasal 24, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

[24]    Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 283.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: