Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ciri negara hukum adalah menjamin seluruh Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya dan seluruh hal ihwal dalam negara haruslah diatur oleh hukum pula. Indonesia sendiri yang merupakan suatu negara dengan populasi Islam, yakni sekitar 89%, banyak menyadur dan mengadopsi hukum Islam dalam hukum positif yang ada, namun hal tersebut tidak menjadikan suatu limitasi bagi penganut agama lain dan tidak boleh pulalah hukum tersebut mendiskriminasi.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, terjadi suatu bentuk penolakan dalam penduduk DKI Jakarta ketika Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok mencalonkan diri sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta. Penolakan ini terjadi dikarenakan terdapat polemik dan perdebatan mengenai apakah sebagai seorang muslim, kita wajib memimpin seseorang yang beragama muslim atau boleh memilih pemimpin yang non-muslim. Sehingga hal ini mendegradasi agama Islam sendiri sebagai suatu agama yang toleran, dan juga menimbulkan ketakutan intimidasi terhadap masyarakat yang tidak beragama muslim dan terlahir sebagai keturunan Tionghoa. Dalam konteks demokrasi, hal ini memang sangat mendegradasi nilai-nilai demokrasi, sedangkan dalam konteks kepercayaan, hal ini masih hangat diperdebatkan.

Pembahasan

Pemimpin dan Kepemimpinan

Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.[1] Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.[2] Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.[3]

Istilah kepemimpinan di dalam Islam, memiliki berbagai macam sebutan seperti, Imam, Ulil Amri, Khalifah, hingga Amir al-Mukminin. Kepemimpinan atau Imamah menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (amma), (ammahum wa amma bihim) artinya mendahului mereka, yaitu Imamah. Sedangkan al Imam ialah setiap orang yang diikuti.[4] Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas, mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembankan amanah serta memperoleh kasih sayang Allah swt yang sempurna.[5]

Konsep Pemimpin dalam Islam

Dalam al-Qur’an, kategori pemimpin biasa dijabarkan ke dalam dua istilah yaitu pertama khalifah, sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Furqan (25) ayat 74 yaitu yang berarti:

Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”[6]

Kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah SAW berlandasakan pada dasar-dasar yang kokoh yang pada prinsipnya untuk menegakkan kalimah Allah. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:[7]

  1. Dasar Tauhid;
  2. Dasar persamaan derajat sesama umat manusia;
  3. Dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat; dan
  4. Dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Imam Al-Mawardi, berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin/kepala negara adalah:[8]

  1. Bersifat adil;
  2. Berpengetahuan;
  3. Memiliki ekmampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna;
  4. Memiliki kondisi fisik yang sehat;
  5. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum;
  6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh; dan
  7. Berasal dari keturunan Quraisy.

Pemimpin Non Muslim menurut Hukum Islam

Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang utama untuk ditegakkan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.[9]

Dalam Al-Qur’an,[10] tertulis sebagai berikut:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.”

Selain dari QS tersebut, di bagian lain dalam Al-Qur’an[11] itu sendiri tertulis:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Hal tersebut mengimplikasi kepada tafsir para ulama yang langsung melarang kaum non-muslim sebagai seorang kepala negara, tapi juga tak boleh melibatkan non-muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian darah. Para ulama tersebut antara lain adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jassas[12], Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi[13], Ibnu Kasir ad-Dimasyqi[14], dan masih banyak lagi.

Namun di Indonesia, terkait dengan pemimpin non-Muslim, Nadhlahtul Ulama melalui Bahtsul Masail mengeluarkan fatwa pada Muktamar NU XXX yang dilaksanakan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999 tentang Hukum Memilih Pejabat dari Kalangan Non-Muslim, bahwa orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:[15]

  1. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan;
  2. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat;
  3. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Islam itu nyata membawa manfaat.

Sementara itu, MUI dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum,[16]

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa;
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama;
  3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat;
  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Terjadi polarisasi makna dan tafsir mengenai hukum-hukum tersebut, bahkan disebutkan bahwa makna auliya dalam QS Al-Maidah tersebut bukan bermakna pemimpin, namun bermakna sebagai sekutu. Perbedaan makna tersebut pun dianut di Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan di Arab Saudi itu sendiri.

Kesimpulan

Penafsiran mengenai boleh atau tidaknya pemimpin non-muslim dalam sistem ketatanegaraan banyak versi. Ada yang mengatakan boleh seperti Nadhlahtul Ulama, selama pemimpin tersebut adil dan lebih baik memilih pemimpin non-muslim yang adil daripada pemimpin muslim yang sudah nyata tidak baik. Sedangkan menurut MUI, haram hukumnya jika pemimpin tersebut tidak muslim. Negara Indonesia bukanlah negara agama, meskipun 89% beragama Islam, namun hal ini tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum kita karena bersifat diskriminatif. Lain halnya jika negara tersebut sudah mendeklarasi bahwa negara tersebut adalah negara agama Islam, seperti layaknya Brunei Darussalam yang memang seluruh hukum yang diterapkan di negaranya adalah Hukum Islam.


[1]     Jarwanto, 2015, Pengantar Manajemen, Mediatera, Yogyakarta, hlm. 92.

[2]     Raden Harjuno, “Definisi Pemimpin”, https://www.kompasiana.com/radenharjuno/568ca18c357b610b071d65ae/definisi-pemimpin, diakses pada tanggal 28 April 2019, pukul 13.01 WIB.

[3]     Ibid., hlm. 92.

[4]     Atabik Ali, 1998, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 214.

[5]     Rachmat Ramadhana al-Banjari, 2008, Prophetic Leadership, DIVA Press, Yogyakarta, hlm. 21.

[6]     Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, Jakarta, hlm. 99.

[7]     Farid Abdul Khaliq, 2005, Fikih Politik Islam, Amzah, Jakarta, hlm. 187.

[8]     Imam Al Mawardi, 2003, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Dar al Kitab al Ilmiah, Beirut, hlm. 165.

[9]     Rony Harsono, “Kepemimpinan Islam”, https://www.academia.edu/9988693/Kepemimpinan_Islam, diakses pada 28 April 2019 pukul 13.14 WIB.

[10]    Kementerian Agama RI, 2014, al-Qur’an dan Terjemahannya, Syamil Qur’an, Jakarta, hlm. 53.

[11]    Ibid., hlm. 117.

[12]    Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jassas, 2005, Ahkam al-Qur’an, Maktabah wa Mathba’ah Abd ar-Rahman Muhammad, Kairo, hlm. 290.

[13]    Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, 1998, Ahkam al-Qur’an, Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm. 138-139.

[14]    Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, 1992, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 439.

[15]    Salah Mahfud, 2007, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-2004, Khalista, Kudus, hlm. 211.

[16]    Armansyah, “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Kepemimpinan”, dalam www.mui.or.id, diakses tanggal 21 April 2019, pukul 13.30 WIB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: