Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Keterwakilan Perempuan, Feminisme, dan Gender Equality dalam Perspektif Hukum Islam

Latar Belakang

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Begitulah bunyi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).  Hal ini artinya semua orang sama di mata hukum, dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan atribut-atribut yang mereka miliki, seperti status sosial, gender, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak serta merta dapat diejawantahkan dikarenakan budaya Indonesia yang masih memiliki suatu pemikiran dimana pria harus mendominasi dan dianggap memiliki kapabilitas lebih daripada para perempuan.

Upaya-upaya untuk merubah stigma masyarakat mengenai ketidakmampuan perempuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti politik, dan lainnya pun sejatinya sudah dilakukan, antara lain dengan membuat suatu kuota 30% dalam beberapa badan seperti Parlemen, pengurus partai, lembaga Komisi Pemilihan Umum Indonesia, dan lain-lain. Namun hal ini belum dapat 100% dilaksanakan karena kenyataannya beberapa kuota perempuan tersebut juga tidak dipenuhi.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sekitar 87% masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai penganut agam Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur secara komprehensif dan mendetil mengenai hubungan ibadah secara vertikal dan hubungan ke sesama makhluk ciptaan Allah SWT yaitu hubungan horizontal. Kerap kali paradigma masyarakat pada hari ini, yang mengatakan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki, dilandaskan pada pemikiran-pemikiran Islam yang dianggap menegasikan hak-hak perempuan, contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dimana dapat kita telisik dalam UU Perkawinan tersebut bahwa adalah laki-laki adalah seorang kepala keluarga, laki-laki boleh berpoligami, perempuan seyogyanya harus menuruti keinginan suami, dan masih banyak lagi.

Signifikansi pandangan Islam yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum negara Indonesia tersebut lah yang perlu dikaji lebih dalam dengan sumber-sumber hukum Islam yang mengafirmasikan kedudukan perempuan dalam berkehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Pembahasan

Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2-17, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen.[1] Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) perempuan pada periode lalu (2014-2019) hanya sebanyak 97 orang dari 560 orang, yang artinya hanya mengisi 17,32% dari jumlah kuota yaitu 30%.[2] Keterwakilan perempuan ini dinilai krusial untuk mengakomodir perspektif gender itu sendiri, sehingga badan representatif dinilai mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.[3]

Feminisme

Perempuan dalam sejarah, dinilai sebagai suatu objek yang subordinatif dalam hubungan bermasyarakat, seperti dalam politik, ekonomi, dan sosial. Seiring berjalannya waktu, mulai ada gerakan-gerakan perempuan yang menolak budaya-budaya patriarkal dan asal mula gerakan tersebut dalam sejarahlah yang kita kenal dengan feminisme.

Dalam buku Encyclopedia of Feminism, feminisme dalam bahasa inggris disebut dengan feminism, yang berasal dari bahasa latin yaitu femina (woman), yang secaa harafiah artinya “having the qualities of females”. Merujuk pada sebuah pemikiran mengenai kesetaraan gender dan gerakan hak asasi perempuan, yang kemudian mengubah womanism sekitar pada tahun 1980-an, dimana pada saat itu, yang menelusuri penggunaan pertama istilah tertulis ini, yakni dalam buku “The Athenaeum”, pada tanggal 27 April 1985, yaitu Alice Rossi.[4] Sebuah definisi umum yang dikemukakan Sarah Gamble dalam bukunya “Feminisme dan Post-Feminisme”, menyebutkan bahwa feminisme merupakan sebuah kepercayaan dimana perempuan, semata-mata krena mereka adalah perempuan, diperlakukan tidak adil dalam masyarakat yang dibentuk untuk memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentingannya.[5]

Aspek penting dari sumbangan feminisme terhadap teori politik adalah melalui praktik politik feminis. Feminisme merupakan ciri yang selalu hadir dalam masyarakat modern. Sebagai suatu gerakan politik, feminisme melibatkan diri dalam politik dalam arti konvensional dan juga telah memperluas wilayah aksi politik dengan cara yang signifikan, baik caa praktis maupun teoritis.[6]

Gender Equality

Upaya untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang lahir dan hidup di dunia ini secara kodrati yang kemudian perbedaan ini ditanamkan dalam doktrin sosial sejak kecil, oleh para ilmuwan disebut dengan kata gender.  Dalam pandangan fungsionalisme-struktural, perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik emosi atau kepribadian dan posisi sosial yang berbeda sejak dilahirkan, dan perbedaan itu dianggap sesuatu yang given, sudah melekat dengan sendirinya.[7] Gender adalah suatu sifat yang koheren pada laki-laki dan perempuan sesuai dengan doktrin sosial dan budaya.

Keterwakilan Perempuan, Feminisme dan Gender Equality dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, sejatinya tidak ada suatu hal yang belum terang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, yakni sumber hukum Islam itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3, yang menjadi suatu problematika adalah bagaimana bentuk tafsir dalam suatu klausula yang sudah ada dalam Al-Qur’an dan al-Hadits itu sendiri. Dalam Al-Qur’an, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berpasang-pasangan, atau zauj, sehingga secara konseptual, hal ini sudah menandakan suatu kesetaraan atau equality dan bersifat komplementaris atau saling melengkapi. Aliran fiqh yang berkutat dengan gender equality adalah hukum kekeluargaan.

Bentuk stigma masyarakat mengenai ketidaksetaraan tersebut sejatinya sudah terjadi sejak zaman dahulu, dimana perempuan umumnya dijadikan objek jual beli dan perbudakan. Pernah dikisahkan dalam sejarah Islam, Ummar bin Khattab pun pernah mengubur anak perempuannya karena pada zaman jahiliyah dulu, karena anak perempuan pada masa itu dianggap suatu hal yang memalukan. Selain daripada itu, sangat jarang pula dikisahkan tentang kepemimpinan-kepemimpinan perempuan dan tokoh perempuan dalam Islam, malah Islam memulai kisah kenabiannya dengan Nabi Adam AS dan Hawa, yang jatuh ke dunia karena kekhilafan Hawa.

Bahkan dalam hukum Islam disebutkan bahwa waris yang pembagiannya tidak setara, yakni 2:1 untuk anak laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 11,

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”[8]

Selain daripada itu, disebutkan pula di bagian lain dari Al-Qur’an bahwa laki-laki boleh menggauli budak perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mu’minun ayat 5-6, yang memiliki arti,

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya; kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”[9]

Dalam hukum perkawinan Islam, ada pula aturan bahwa laki-laki boleh berpoligami namun tidak dengan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 3,

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”[10]

Namun keseluruhan Surat An-Nisa sejatinya mengenai memuliakan perempuan seperti yang ada pada Q.S. An-Nisa ayat 19, yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadnaya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”[11]

Rasulullah SAW pun pernah bersada untuk memuliakan kaum perempuan, di antaranya,

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita” – HR Muslim: 3729[12]

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku” – HR Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam “ash-shahihah”: 285[13]

Kesimpulan

Islam memang merupakan agama yang cukup memposisikan perempuan sebagai suatu kekhususan, namun tidak menjustifikasi tindakan para laki-laki untuk mendiskreditkan hak-hak perempuan itu sendiri. Secara substantif, hak-hak perempuan memang dibatasi, seperti waris, cerai, dan lain-lain. Namun bentuk menghargai perempuan juga dikoridori dalam ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri, seperti laki-laki yang harus memuliakan perempuan, suami yang harus mempertimbangkan istri dan tidak boleh semena-mena kepada istri dan lain sebagainya. Kedudukan perempuan dalam Al-Qur’an sendiri memiliki dasar mengenai kondisi sosio-ekonomi pada zaman diturunkannya Al-Qur’an itu sendiri, sehingga menyarankan perempuan untuk lebih sering di rumah, dan sebagainya, adalah demi kebaikan perempuan itu sendiri.


[1]     Scholastica Gerintya, “Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai”, https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q, diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 16.23 WIB.

[2]     Data Boks, “Berapa Jumlah Anggota DPR RI Perempuan?”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/21/berapa-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan, tanggal 28 April 2019 pukul 16.26 WIB.

[3]     Elizabeth Asiedu, et al., 2016, The Effect of Women’s Representation in Parliament and the Passing of Gender Sensitive Policies, Kansas University, Kansas, hlm. 90.

[4]     Arimbi Heroepoetri, et al., 2004, Percakapan tentang Feminisme vs. Neoliberalisme, DebtWACH Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

[5]     Sarah Gamble, 2010, Feminisme dan Post-Feminisme, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 1.

[6]     Audra Jovani, “Politik dan Kaum Feminis”, Sociae Polites, Edisi Khusus, November, 2011, hlm. 146.

[7]     Budi Rajab, “Perempuan dalam Modernisme  dan Postmodernisme”, Sosiohumaniora, Vol. 11, No. 3, November, 2009, hlm. 1-12.

[8]     Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, hlm. 43.

[9]     Ibid., hlm. 605.

[10]    Ibid., hlm. 134.

[11]    Ibid., hlm. 136.

[12]    Abu Khalid Resa Gunarsa, “Islam Menjaga dan Memuliakan Wanita”, https://muslim.or.id/9166-islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html, diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 19.09 WIB.

[13]    Ibid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: