Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

Positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Islam, yang diampu oleh (alm) ibu Uswatun Hasanah, dan Bapak Bayu Imantoro.

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim paling banyak di dunia, yakni sekitar 87% penduduknya adalah seorang Muslim. Sebagai upaya Pemerintah untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, yakni KeTuhanan Yang Maha Esa, dan bentuk kristalisasi dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pemerintah mengakomodir kebutuhan umat Muslim dalam menjalankan agama dan kepercayaan umat Muslim tersebut, sekaligus mengoridori pemahaman-pemahaman agama Islam agar tidak terjadi keambiguan dengan membuat suatu lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi.

MUI memiliki fungsi dan kewenangan antara lain untuk memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam, pembimbing dan pelayan umat, pemberi fatwa, dan lain sebagainya. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah fatwa mengenai masalah keagaamaan secara umum, terutama masalah fiqh dan akidah; dan fatwa mengenai masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang dapat meluas ke daerah lain.[1] Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga melalui metode ijtihad oleh para ulama MUI itu sendiri dan dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI) Komisi Fatwa. Pendanaan MUI ini pun dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (PUU) salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014).

Seiring berjalannya waktu, fatwa MUI ini mulai menjadi salah satu rujukan di beberapa bagian dari PUU seperti dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008), yang memuat klausula, “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Namun ironinya, fatwa MUI tidak diakui secara formil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/11). Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis mengajukan suatu proposal untuk merevisi UU 12/11 dengan memasukkan Fatwa MUI dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan hukum positif.

Pembahasan

Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “fata” yang berarti masa muda, dimana al-fatwa secara lughawi adalah isim masdar yang berasal dari kata “afta” jamaknya “fatawa” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “fata-yaftu-fatawa” yang artinya “seseorang yang dermawan dan pemurah”.[2] Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi fatwa yaitu sebagai suatu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan nasihat orang laim; pelajaran baik; dan petuah.[4]

Fatwa menempati kedudukan strategis sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dauda dan Tirmidzi bahwa “ulama merupakan ahli waris para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.[5]

Dasar Umum dan Sifat Fatwa MUI

MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.[6]  Sebagai suatu lembaga keagamaan, MUI dapat mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan. Adapun dasar umum dan sifat fatwa MUI adalah:[7]

  1. penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas serta dalil-dalil yang mu’tabar;
  2. aktivitas penerapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh komisi fatwa; dan
  3. penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

Syarat-Syarat Fatwa

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi manhaj dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau karena adanya kemaslahatan (li al-maslahah), atau karena intisari ajaran agama, dengan tanpa berpegang pada al-nusus al-syari’iyah termasuk kelompok yang kebablasan.[8]

Pengertian Hukum Positif

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk, suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.[9] Berdasarkan waktu keberlakuannya, hukum itu sendiri terdiri dari dua, yakni ius constitutum (hukum yang sedang berlaku) dan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan).[10] Hukum Positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[11]

Dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijelaskan pula bahwa Hukum Positif dapat diklasifikasi dalam berbagai macam pengelompokan yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya.[12]

Positivisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/11), disebutkan bahwa, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Sehingga berdasarkan klausula ini kita mengetahui bahwa yang dapat dikatakan sebagai PUU, haruslah tertulis, memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan melalui suatu prosedur.

Dijelaskan pula dalam UU yang sama, hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kot) yang berada dalam hierarki PUU secara tegas. Sedangkan selain dari susunan hierarki PUU sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/11 mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan hukum positif adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[13]

Dalam Pasal-Pasal tersebut, maka kita dapat menyimpulkan dua hal, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan yang disebut di atas merupakan hukum positif dan mengikat secara umum. Kedua, MUI tidak termasuk sebagai suatu lembaga yang dapat mengeluarkan produk hukum positif sebagaimana yang diakui dalam PUU tersebut. Ironi, beberapa peraturan perundang-undangan merujuk kepada fatwa MUI dalam klausul yang ada dalam PUU itu sendiri. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi (UU 10/2011), dan lain-lain.

Dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008, yang berbunyi,

“Pertama, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Kedua, Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.”[14]

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU 10/11 jo’ UU 32/97) menentukan, “sebelum dibentuknya PUU yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.”

Dalam Pasal 25, UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008) menentukan, “Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Menyelam lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara tersebut menjelaskan, “Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.

Dari ketiga sampel Undang-Undang diatas, maka sudah sangat jelas bahwa fatwa MUI itu sendiri mengikat secara umum, dalam lingkup orang-orang yang mempergunakan produk-produk syariah.

Maka dari itu, penulis argumentasi-argumentasi terkait bentuk positivisasi ini yakni yang Pertama, bentuk positivisasi Fatwa MUI ke dalam sistem hukum di Indonesia adalah hal yang wajar mengingat itu adalah suatu upaya bagi pemerintah untuk mengejawantahkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dan mengakomodir kehidupan beragama dari masyarakat umat Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan  Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur bukan hanya mengenai ibadah namun juga mengatur tentang hukum-hukum muamalah, batasan-batasan tentang hubungan hukum, perjanjian, jual-beli, dan sebagainya. Sehingga mempositivisasi Fatwa MUI adalah salah satu bentuk mengaktualisasikan kepastian hukum itu sendiri.

Kedua, positivisasi Fatwa MUI tidak mendiskriminasi umat beragama manapun. Fatwa MUI berlaku secara umum, yakni erga omnes, dalam artian kepada masyarakat umat beragama manapun yang menggunakan produk-produk syariah yang diatur dalam Fatwa MUI ini sendiri. Hukum bersifat dua, yakni imperatif yang sifatnya memaksa, dan fakultatif yang sifatnya mengatur. Produk hasil positivisasi fatwa MUI nanti hanya bersifat mengatur mengenai masyarakat yang ingin menggunakan produk syariah itu sendiri. Kekhawatiran dari kontra positivisasi ini dikarenakan takut mengarahkan negara Indonesia menjadi negara yang syariah dan khilafah, dikarenakan berlakunya hukum-hukum Islam, namun hal ini tidak akan terjadi karena kenyataannya bentuk positivisasi fatwa MUI ini sendiri hanya diperuntukkan yang menggunakan produk-produk syariah, seperti Perbankan Syariah, Jaminan Produk Halal, dan lain sebagainya.

Melakukan perbandingan vis-à-vis dengan kedudukan hukum internasional, yang bentuk positivisasinya pun adalah melalui ratifikasi, pensyaratan, dan lain sebagainya, maka hal tersebut dapat dilakukan kepada fatwa MUI itu sendiri, dengan dua cara. Yaitu, pertama, melakukan pengadopsian fatwa MUI dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam UU 12/11, atau yang kedua, menjadikan MUI sebagai lembaga yang juga dapat mengeluarkan hukum positif yang mengikat dan berlaku umum. Penulis memahami bahwa hukum adalah suatu konstelasi yang mana jika terjadi perubahan dalam satu Undang-Undang, maka berpengaruh kepada yang lain, sehingga untuk melakukan solusi yang kedua, diperlukan adanya dua hal yaitu pertama, membuat suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang MUI, agar yang kedua, dapat merevisi Pasal 8 UU 12/11 dan memasukkan MUI sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan suatu produk hukum yang mengikat dan berlaku untuk umum.

Kesimpulan

Hukum Islam, adalah suatu hukum yang mengatur tidak hanya hubungan keTuhanan dan ibadah secara vertikal saja, namun juga mengatur hubungan muamalah, hubungan hukum antara manusia secara horizontal, untuk itu diperlukannya suatu lembaga yang dapat menjadi kiblat dan penerang yang mampu meluruskan problematika-problematika hubungan hukum tersebut dalam aspek keagamaan. MUI adalah lembaga yang dipercayakan mampu untuk melakukan hal tersebut, dalam kewenangannya untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut pun kemudian masuk secara materiil dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun problematikanya adalah dimana fatwa tersebut tidak diakui secara formil dalam PUU di Indonesia.

Fatwa MUI adalah suatu koridor dan batasan dari perilaku dan hubungan hukum, khususnya untuk masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Namun kenyataannya tidak hanya masyarakat muslim, banyak pula masyarakat non-muslim yang mengikatkan diri kepada PUU terkait keislaman seperti UU Perbankan Syariah, UU JPH, dan lain sebagainya, sehingga dinilai perlu untuk melakukan positivisasi fatwa MUI itu sendiri. Hal ini juga mungkin untuk dilakukan yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memasukkan fatwa MUI dalam Pasal 8 UU tersebut.


[1]     Ma’ruf Amin, et al., 2001,  Himpunan Fatwa Majelis Ulama Inodnesia Sejak 1975, Erlangga, Jakarta, hlm. 7-8.

[2]     Lois Ma’luf, 1986, al-Munjid fi al-Lughah, Dar al-Masyriq, Beirut, hlm. 569.

[3]     Yusuf Qardawi, 1997, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 5.

[4]     Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 240.

[5]     Yusuf Qardawi, Op. Cit., hlm. 13, lihat juga M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, Januari – Juni, 2010, hlm. 470.

[6]     Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

[7]     Hamdan Zoelva, “Eksistensi Fatwa MUI dalam Bingkai Kenegaraan”, https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan, diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.20 WIB.

[8]     Alexandre Caciro, 2006, The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta’: A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals, The Muslim World, Leiden, hlm. 661.

[9]     R. Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

[10]    Soerjono Soekanto, 2003, Hukum Adat Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

[11]    I. Gede Pantja Astawa, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm. 56.

[12]    Mahkamah Agung, “_____”, http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/, diakses pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.50 WIB.

[13]    Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[14]    Pasal 26 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: